Andrasyah Perdana: Cari Solusi Terbaik untuk Korban First Travel

GlamourIndonesia.com, Jakarta – Perwakilan korban First Travel berhasil menyuarakan aspirasi mereka ke wakil rakyat di Senayan. 200 orang lebih perwakilan tersebut diterima oleh Muchlisin dari Fraksi PPP. Hal tersebut berhasil dilakukan berkat upaya dari para advokat pro rakyat di antaranya Andrasyah Perdana,S.H. , dan Muhammad Irwan, S.H. para advokat yang berkantor pada Trust Law Office.

“PPP sebagai Rumah Besar Umat Islam merupakan tujuan yang tepat bagi para korban First Travel untuk menyuarakan keluh kesahnya” pungkas Andrasyah Perdana, S.H saat ditemui di Gedung DPR, Jumat (18/8/2017).

Lebih lanjut Andra mengatakan, bahwa seyogyanya pemerintah dan jajarannya sudah selayaknya turut serta dalam memberikan solusi terbaik bagi permasalahan ini. Hal ini dapat dilihat dari peran kementerian agama yang memiliki tanggung jawab terhadap fungsi pengawasan dan penindakan bagi Penyeleggara Ibadah Umrah yang dalam hal ini First Travel.

Dalam undang-undang no. 13 tahun 2008 telah diatur bahwa Penyelenggara umrah wajib memberangkatkan dan memulangkan Jemaah, dan jika tidak sanksi administratif hingga pencabutan izin penyeleggaraan dapat dilakukan oleh Kemenag.

Pertanyaannya adalah kejadian dimana Jemaah yang tidak diberangkatkan sesuai janji First Travel kepada Jemaah itu sudah terjadi sebelum tahun 2015, namun mengapa pencabutan izin tersebut baru dilakukan sekarang? Belum lagi dalam peraturan menteri agama no 18 tahun 2015 yang mewajibkan laporan keuangan yang sehat bagi perusahaan penyeleggara umrah dalam 1 tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.

Apakah tidak terlhat aliran atau tidak terdeteksi kah bahwa First Travel memiliki resiko untuk tidak dapat memenuhi janji-janjinya pada calon jemaahnya pada waktu itu?. Bukankah berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar dapat menunjukkan kesehatan finansial First Travel?Jika ya pada saat itu masih sehat, lalu kemana uang-uang korban yang jumlahnya ribuan orang ini berada?.

Lebih lanjut lagi Andra mempertanyakan kinerja OJK yang terkesan lamban seperti juga yang terjadi pada kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa yang kebetulan juga ditangani oleh Andra dan rekan-rekannya. “selalunya OJK memberikan sanksi pada saat entitas usaha tersebut sudah hampir collapse” tindakan pengawasan OJK yang bisa mencegah hal-hal seperti ini terkesan tidak optimal. Oleh karena hal-hal tersebut di atas lah Andra dan rekan-rekannya merasa bahwa pemerintah memiliki andil dalam mencari solusi terbaik bagi korban First Travel.

“Bukan seperti siapa yang nyolong terus orang yang nyuruh ganti ya” pungkas Andra.

Namun yang dimaksud disini adalah dirinya meminta pemerintah dan jajarannya untuk menggunakan kekuasaannya dalam menguak tabir kekayaan First Travel yang sebenarnya, agar dapat memberikan pilihan-pilihan solusi bagi pihak-pihak yang dapat membantu agar cita-cita para korban untuk menjadi tamu ALLAH dalam ibadah umroh dapat terwujud.

“Para korban sudah mengikhlaskan jika harus pergi umroh dengan fasilitas yang minim, yang tidak sesuai janji First Travel awalnya, yang penting dapat berangkat umroh saja sudah cukup bagi mereka” tutur andra. Sebagai penutup Andra dan rekan-rekan akan melakukan upaya-upaya baik melalui jalur hukum maupun di luar hukum agar keinginan para korban dapat tercapai.

Dirinya menambahkan bahwa hingga berita ini diturunkan dirinya beserta rekan-rekannya belum mendapatkan upah sepeser pun dari pihak manapun dalam musibah ini.

“Simple aja saya sih menanam hal baik buahnya pasti baik, dan hasil tidak akan mengkhianati upaya. itu prinsip hidup saya” tutup Andra.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here